Berita Terpopuler

LSM YAPHARA LAPORKAN HAKIM PN KE PT GORONTALO

 

GORONTALO, (mediagorontalo.com) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yaphara Gorontalo, melaporkan hakim Pengadilan (PN) Gorontalo yang memutuskan perkara korupsi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2018/PN Gtlo, tanggal 10 Januari 2019 dan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gtlo, tanggal 22 Januari 2019 ke Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Kamis, siang (29/8) kemarin.

Mengutip laporan LSM Yaphara yang ditanda tangani Ketua Irfan Gani dan Sekretarisnya, terhafap kedua putusan tersebut atas objek yang berbeda.

Padahal menurut LSM Yaphara terdakwanya sama, yaitu Kabid Bina Marga PU Kota Gorontalo Saiful A. Maksum, dengan saksi-saksi yang juga sama, sehingga itu keterangan para saksi untuk beberapa hal pun sama termuat dalam kedua putusan.

Namum oleh LSM Yaphara,  bila diteliti secara seksama ditemukan ada keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, yang sangat subtansial  tidak dipertimbangkan majelis hakim.

Bahkan ada alat bukti menurut LSM Yaphara dalam realesnya ke media gorontalo.com tidak ada dalam lampiran putusan.

Laporan LSM Yaphara ke PT Gorontalo menyangkut perkara korupsi Jalan Tujuh Ruas di kota Gorontalo yang mengakibatkan kerugian keuangan negara empat milyar rupiah lebih.

Dimana Saiful, dituntut 3 tahun dan diputus 2,6 tahun, jaksa tidak banding (Perkara Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2018/PN Gtlo) dan kerugian 340 juta rupiah lebih ( 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gtlo).

Disebutkan dalam laporan tersebut, keterangan yang tidak dimasukan dalam pertimbangan hakim itu diantaranya dari Kepala Dinas PU Kota Gorontalo Ir. Hendritis Saleh, atasan langsung Saiful, menerangkan di persidangan bahwa Walikota Marten Taha memberikan kepadanya daftar pekerjaan 4 (empat) ruas jalan yaitu Jalan Rambutan (Perkara Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2018/PN Gtlo), Jalan Beringin II (Perkara Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018 Pn Gtlo), Jalan Delima dan Jalan Beringin yang di dalamnya tercantum nama Kres dan Hery  seraya mengatakan pekerjaan-pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh mereka, padahal tendernya sendiri belum dilaksanakan.

Hendritis seperti yang tertulis dalam laporan LSM Yaphara mengaku meneruskan penyampaian Marten tersebut, kepada Saiful yang mengaku sudah menerima penyampaian yang sama dari Marten dan Ethon Parman (Staf Ahli Anggota DPR RI Roem Kono).

Hendritis juga menurut LSM Yaphara mengatakan keempat proyek tersebut memang dikerjakan oleh nama-nama yang tercantum dalam daftar yang diberikan Marten, namun dikuasakan ke orang lain.

Sementara menurut LSM Yaphara, dalam laporan yangvditanda tangani Irfan Gani dan Farid Usman tersebut, Marten mengaku tidak pernah memberikan  catatan – diperlihatkan mejelis hakim – yang berisi nama-nama kontraktor kepada Hendritis.
Akan tetapi Ketua majelis hakim perkara Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2018/PN Gtlo  merespon keterangan Marten tersebut dengan mengatakan: “Saudara membantah tapi faktanya nama-nama tersebut yang mengerjakan proyek”.

Hendritis juga menerangkan seperti dalam laporan Yaphara, ada pertemuan antara Ketua DPRD Fedriyanto Koniyo,  Ketua Komisi C Hais Nusi serta beberapa anggota Komisi C.

Saat itu Fedriyanto seperti laporan LSM Yaphara menyampaikan kepada saksi : “Ibu Hen, untuk mengalahkan Adhan Dambea tidaklah mudah, oleh karena itu, Roem Kono telah memberikan pinjaman uang kepada Walikota, salahkah kita mengambil dari proyek”.

Sedangkan Hais Nusi menurut Yaphara, membenarkan proyek ini dipergunakan Marten untuk membayar hutangnya kepada Roem Kono saat perlehatan pilwako.

Begitu pula terang Saiful dalam laporan LSM Yaphara, mengaku pernah mendengar kalau Marten meminjam uang dari Roem Kono untuk keperluan pilwako.

Disebutkan Hendritis seperti dalam laporan Yaphara, Fedriyanto mengirim SMS yang isinya meminta Saiful yang notabene iparnya, untuk diangkat sebagai Kabid Bina Marga namun tidak ditanggapi karena sudah terlanjur mengusulkan nama orang lain.

Namun belakangan seperti yang ditulis Yaphara dalam laporannya, Marten mengangkat Saiful dalam jabatan tersebut.

Hendritis juga mengaku sudah memberitahukan kepada Marten kalau permohonan pencairan pertama pekerjaan baru mencapai 30% bukan 60% sebagaimana termuat dalam berita acara pencairan tetapi Marten tetap menanda tangani berita acara pencairan.

Masih dalam.laporan Yaphara ke PT Gorontalo, Hendritis  menyampaikan hal yang sama ke Sekretaris Kota dan Komisi C.

Sementara Marten mengaku menanda tangani  pencairan termin kedua, ketiga dan uang retensi.

Anehnya, tulis LSM Yaphara dalam.laporannya, keterangan Marten ini hanya tercantum pada Perkara Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gtlo. Tidak ada pada perkara Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2018/PN Gtlo, padahal yang bersangkutan juga memberikan keterangan yang sama.

Laporan Yaphara itu pun menyebutkan Syafrudin Hadade (kontraktor) telah mentransfer ke rekening Roly Parman, adik Ethon Parman  sebesar Rp. 315 juta.

Sebelumnya La Ode Muh. Irfan (kontraktor) telah menyerahkan langsung ke Ethon Parman Rp. 1.120.000.000 (3x penyerahan) seminggu sebelum pengumumam pemenang lelang.

Uang ini merupakan hasil fee 10% dari nilai kontrak setelah dikurangi PPN, seperti yang dilaporkan LSM Yaphara.

Tetapi anehnya, majelis hakim dalam pertimbangannya mengabaikan dan tidak merangkai  fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu, dimana ada peran aktor-aktor lain, selain yang termuat dalam dakwaan jaksa (bersama-sama), yang sesungguhnya amat penting untuk mengungkap kasus ini secara lengkap.

Majelis terabg LSM Yaphara dalam laporan tertulisnya, hanya memfokuskan pada peran terdakwa saja.

Dalam lampiran putusan pun sama sekali tidak dicantumkan bukti berupa daftar nama-nama kontraktor pelaksana proyek yang diserahkan Marten kepada Hendritis, padahal selama persidangan bukti dimaksud menjadi bahan klarifikasi majelis.

“Kami hadir di persidangan mendengar kesaksian saksi-saksi yang disebutkan di atas. Itu sebabnya Kami curiga jangan-jangan  ada upaya sistimik sengaja menghilangkan peran aktor-aktor lain”, kata Adhan Dembea, Pembina Yaphara.

Adhan berharap Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai hakim pengawas segera memeriksa dan mengklarifikasi bagaimana sampai keterangan saksi-saksi itu  tidak dimasukan dalam pertimbangan putusan majelis.

Mantan Walikota Gorontalo itu pun berjanji akan membawa putusan ‘aneh’ ini ke MA dan Komisi Yudisial.

Pihak PT Gorontalo melalui PTSP nya Jumat, (30/8) membenarkan adanya surat masuk sebagai laporan dari LSM Yaphara Gorontalo.

“Hari ini surat kami sudah terima dan telah kami serahkan kepimpinan langsung selanjutnya menunggu disposisi.” Terang personil PTSP Pengadilan Tinggi Gorontalo kepada media gorontalo.com. (MG-DS/Muzamil N Hasan)

About MediaGorontalo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

AKHIRNYA WARGA BUKA BLOKADE JEMBATAN

Wabup Gorut: ” Alhamdulillah saya bisa yakinkan masyarakat terkait berita hoax tapal batas Buol- Gorut. ...

SOAL BLOKADE JEMBATAN, INI KETERANGAN WABUP GORUT DAN SEKDA BUOL

Laporan : Jarber SMSI BUOL [media gorontalo.com] – Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Buol langsung ...

WARGA TOLINGGULA ULU DAN TILOTE JAYA BLOKIR JEMBATAN OTABIU

Laporan : Jarber SMSI GORUT [media gorontalo.com] – Masyarakat Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara khususnya ...