Berita Terpopuler

DPRD KRITISI PERBEDAAN PENDAPAT DIINTERNAL PDAM, INI PERNYATAAN DARMAWAN DUMING

Anggota DPRD Kota Gorontalo. Hi. Darmawan Duming

KOTA GORONTALO, (mediagorontalo.com) – Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menyayangkan sikap plt Direktur PDAM Kota Gorontalo yang tidak pernah melibatkan pihak Dewan Pengawas PDAM dalam pengambilan kebijakan internal diantaranya proses kenaikan tarif air yang telah diberlakukan sejak per 1 Maret 2020.

Ha ini disuarakan Anggota DPRD Darmawang Duming dan Suharti Mobiliu.

Dikatakan Darmawan Duming, langkah direksi PDAM menaikkan harga persatuan kubik air tanpa melibatkan badan pengawas merupakan hal yang bertentangan dengan regulasi yang ada.

Belum lagi kata politisi PDIP ini, dari penjelasan bagian hukum setda Kota Gorontalo, regulasi yang ada baru pedoman kenaikan tarif.

Bagian hukum saja terang Darmawan , kaget dengan kenaikan penyesuaian tarif yang sudah diterapkan PDAM, meskipun sudah dilakukan sosialisasi.

Darmawan mengingatkan, Direksi PDAM jangan hanya melihat hitungan bisnis dengan tidak melihat sisi sosial kemasyarakatan terkait kenaikan tarif.

“Saya kecewa ketika Direksi PDAM tidak pernah melibatkan dewan pengawas dalam sosiaisasi dan rencana kebulikaan lainnya.

Darmawanpun menyentil pengalihan gaji karyawan yang tidak melalui bank Sulutgo.

“Bila ada kelalaian administrasi, DPRD minta dewan pengawas untuk mengkajinya bila berdampak hukum.” Tandasnya.

Sementara Suharti Mobiliu anggota DPRD asal Hanura juga menyoroti seperti yang di katakan rekannya dari F- PDIP.

Namun Suharti lebih menyayangkan regulasi yang digunakan direksi hanya bersandar pada permen itupun tidak dijabarkan plt Direktur secara luas dan jeli serta efektif

“Amanah permen yang dimaksudkan plt Direktur saya salut, tapi tolong dipahami bila regulasi tersebut juga mengamanahkan badan pengawas harus dilibatkan dalam setiap perencanaan yang bersifat kebijakan

Baik Darmawan maupun Suharti dalam agenda tersebut meminta pansel Direktur PDAM yang belum ada tindak lanjutnya, segera dikonsultasikan dengan walikota, apalagi status plt sudah berjalan 2 tahunan.

Plt Direktur PDAM Kota Gorontalo, Isnan Akase secara gamblang menjawabnya bila keputusan yang dilakukannya bersandar pada regulasi yang ada.

“Semua yang saya lakukan terkait kebijakan penyesuaian tarif air PDAM, landasannya jelas ada pada Permen 71 tahun 2016.” Terang Isnan

Sementara Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Gorontalo Totok Bahtiar mengakui adanya sejumlah kebijakan dimana kajiannya, tidak melibatkan dewan pengawas.

Padahal kata Totok, sudah jelas pada Permen 71 tahun 2016 BAB III tentang mekanisme dan prosedur penetapan tarif dijabarkan pada pasal 25 ayat 4.

Dimana kata Totok, amanah ayat tersebut “Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas/Komusaris.(MG/Muzamil Hasan)

About Hasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Beroperasi Diluar Ketentuan, Marten Tegaskan akan Evaluasi Izin Tempat Hiburan

Pewarta : Hans Mahiu KOTA GORONTALO, (mediagorontalo.com) –Menyikapi laporan warga terkait adanya tempat hiburan malam ...

KONDISI SUNGAI TAPODU MEPRIHATINKAN

Laporan: Muzamil Hasan KOTA GORONTALO, (mediagorontalo.com) – Kondisi sungai Tapodu yang yang melintasi wilayah batas ...

Marten A. Taha Berbeda Dengan Yang Lain

Pewarta : Hans M KOTA GORONTALO – (mediagorontalo.com) – Cara memimpin Marten A. Taha di ...