MK Putuskan Bubarkan BP MIgas Negara Rugi Rp 1 Triliun per Hari

15-Nov-2012 07:04:34 WIB | EKONOMI NASIONAL | 418 Views |


Jakarta (Mediagorontalo.com) - Pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi akan mengganggu produksi migas dan pendapatan negara dari sektor migas. Deputi Pengendalian Operasi BP Migas Gde Pradnyana memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 1 triliun per hari dengan keputusan ini.


"Dalam setahun, pendapatan sektor migas Rp 365 triliun, jadi kalau dirata-rata Rp 1 triliun per hari," kata Gde ketika ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan hilangnya peran pengawas, maka pemerintah tidak bisa menjual bagi hasil migas. Soalnya, setiap penjualan minyak dan gas bumi yang diproduksi dari lapangan minyak di Indonesia harus melalui persetujuan BP Migas. 

"Misalnya, BP Tangguh mengirim LNG ke mana pun tidak bisa dilakukan karena pengiriman atas perintah atau persetujuan BP Migas. Sekarang legalitas BP Migas dicabut, kami tidak bisa meng-endorse BP mengirim LNG. Jadi, ya,standstill," kata Gde.

Selain persoalan penjualan bagi hasil negara, kekosongan posisi regulator juga akan menyebabkan kekosongan pengembangan produksi migas terganggu. Pasalnya, menurut Gde, setiap kegiatan pengembangan harus melalui persetujuan BP Migas. "Kalau dia mau ngebor lagi, siapa yang memberi izin? Setiap hari, pekerjaan itu ratusan-ribuan keputusan bisnis harus dibuat. Kalau sekarang kewenangan pembuat keputusan dicabut, siapa yang memutuskan?" kata Gde.

Kepala BP Migas R. Priyono mengatakan, dengan kekosongan regulator, maka penandatanganan plan of development (POD) akan tertunda. Gde mengatakan, ada sekitar 20 POD yang akan ditandatangani hingga akhir 2012. "Yang mau ditandatangani paling dekat ini POD 2 Tangguh. Harus ada yang bertanggung jawab untuk eksekusi," ujarnya.

Priyono mengatakan, selama ini, BP Migas berperan mengawasi kegiatan migas, termasuk mengontrol cost recovery. Tanpa pengawasan, biaya produksi yang ditagihkan kepada negara bisa membengkak. "Kalau nanti membengkak biayanya, kemudian kepentingan nasional tidak jadi yang prioritas, itu dampaknya," katanya.

Gde meminta agar pemerintah memberikan perhatian agar perubahan aturan ini tidak mengganggu industri dan iklim investasi. Soalnya, menurut Gde, industri migas masih menjadi salah satu penopang pendapatan negara.

Priyono mengatakan, keputusan ini berpotensi menimbulkan kerugian hingga US$ 70 miliar dari seluruh kontraktor kontrak kerja sama yang saat ini berproduksi. (tmp.co

 



Editor: Habari Hulondhalo

COPYRIGHT � 2012



Komentar Pembaca
    Kirim Komentar

    My Ballot Box
    Tita Walikota ta Otohilamu?













    Bilohi Hasil Poling
    Exit Jangan Lupa Klik Like Ya
    • Bom Waktu Nyaris Meledak di Poso

      25-Dec-2012 10:27:05

      Bom Waktu Nyaris Meledak di Poso

      SULAWESI TENGAH (25/12) - Sebuah bom aktif yang menggunakan pengatur waktu (timer) nyaris melukai aparat kepolisian di Kabupaten Poso Selasa pagi. Beruntung, 30 menit hitungan mundur sebelum meledak, bom tersebut berhas ...

    • Dugaan Ijazah Palsu “AD”, Panwas Selidiki Hingga Ke Kemendiknas

      22-Dec-2012 02:02:15

      Dugaan Ijazah Palsu “AD”, Panwas Selidiki Hingga Ke Kemendiknas

      JAKARTA (22/12) - Walau sudah mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo,  Polda Gorontalo  dan SD Negeri 2 Luwoo tempat  yang mana kabarnya Adhan Dambea “AD” pernah menuntut ilmu, rupany ...

    • Keluarga Obama usai kemenangan Pilpres AS

      07-Nov-2012 05:39:04

      Keluarga Obama usai kemenangan Pilpres AS

      NEW YORK - Taipan properti Amerika Serikat (AS) Donald Trump, tidak bisa terima dengan kemenangan Barack Obama dalam Pemilihan Presiden AS 2012. Trump bahkan meluapkan kemarahannya itu di situs sosial media. ...

    • 'Dijepit' Prabowo-Rothschild, Saham Bakrie Keok

      07-Nov-2012 09:47:36

       'Dijepit' Prabowo-Rothschild, Saham Bakrie Keok

      JAKARTA - Nat Rothschild sudah memberikan proposal tandingan kepada Bumi Plc untuk mencegah Grup Bakrie mengambilalih PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU). ...

    • Manajer Bank Mandiri Cabang DPR Diperiksa KPK

      06-Nov-2012 12:19:02

      Manajer Bank Mandiri Cabang DPR Diperiksa KPK

      JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil manajer Bank Mandiri Cabang Kompleks DPR, Dede Daradjat, terkait penyidikan kasus pengurusan anggaran pengadaan Alquran dan Laboratorium di Kementerian Agama. ...

    Apakah Anda Merasa Puas Dengan Kontent-Konten mediagorontalo.com?
    Ya
    Tidak